Bupati Sumenep Gagal Sejahterakan Masyarakat, Direktur PT WUS Ngawur, Angka Kemiskinan Semakin Meningkat

  • Whatsapp

Sumenep, dialektika.news – Pemerintah Kabupaten Sumenep belum bisa berbenah, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep, menjadi pusat meraih keuntungan bagi para pejabat.

Berdalih kerjasama dengan BUMN beberapa proyek di Kabupaten Sumenep, nyaris terkonfirmasi kurang enak dan difiktifkan, bahkan sejumlah SOPD terkesan abai dan angkat tangan saat media mengkonfirmasi kegiatan yang menjadi bidangnya.

Bacaan Lainnya

Semisal Direktur PT. WUS, pengelola usaha milik pemerintah ini memilih bungkam terkait bagi hasil DBH Migas dan Deviden untuk daerah, hal ini menyita banyak perhatian publik.

Situasi terkini, ancaman krisis global, daerah Kabupaten Sumenep, dengan cadangan migas melimpah, namun tidak berdampak kepada Masyarakat luas, tetap saja, Kabupaten Sumenep berada di tiga besar wilayah termiskin di Jawa Timur.

Padahal, tahun 2025 ini, total dana dari APBD Kabupaten Sumenep, dan APBD Provinsi, berikut APBN, Dana Desa, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana Bagi Hasil Migas, hingga CSR perusahaan migas, mengucur hingga ratusan miliar rupiah untuk pengentasan kemiskinan .

Tetap saja, angka kemiskinan semakin ekstrem, menurut informasi dan data angka kemiskinan ditahun ini turun menjadi 17,08% atau sekitar 188 ribu jiwa dari total 1,1 juta penduduk.

Namun diketahui, di lapangan sangat minim anggaran fantastis, justru angka kemiskinan semakin mengakar dan terus bertambah, ini menjadi catatan penting bagi Bupati Kabupaten Sumenep untuk terus bekerja ekstra.

Sebab, masyarakat tidak semuanya paham akan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Sumenep, makanya pengelola badan usaha milik daerah (BUMD) jangan berlagak orang pikun yang berpura-pura tidak tahu.

Publik mendesak agar Bupati Kabupaten Sumenep, DR. Achmad Fauzi Wongsojudo SH,MH, bergerak cepat untuk mensterilkan langkah BUMD sebagai sarana mempercepat laju perkembangan masyarakat kabupaten.

Hal ini adalah sebuah tekanan dan catatan untuk Bupati agar tidak hanya mengeluarkan statemen untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Sumenep. (RID)

Pos terkait