Sumenep, dialektika.news – Aroma busuk dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dana pokok pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2022, mulai berhembus. Bau tak sedap tersebut, menyangkut dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Pokir DPRD Sumenep selain itu ada juga dugaan pemalsuan stempel dan tanda tangan.
Pengelolaan dana Pokir tersebut bersumber dari dana APBD Kabupaten Sumenep tahun anggaran 2022, melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas). Atas permasalahan ini secara resmi, besok adukan realisasi program kegiatan Pokmas di Desa Poteran Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep, ke Satuan Tindak Pidana Korupsi (Sat Pidkor) Mapolres setempat.
Berdasarkan dihimpun dialektika.news di lapangan, dalam kegiatan Pokmas Makmur berupa padat karya Rabat Beton nilai dana hibah uang sebesar Rp.100 juta dan kegiatan Pokmas Permata, berupa padat karya Makadam nilai dana hibah uang sebesar Rp.100 juta, dua Pokmas tersebut yamg diduga melakukan penyimpangan.
Sesuai dengan temuan hasil dari konfirmasi bersama Bendahara Pokmas Makmur, Agus Hariyanto, pihaknya sebut telah menerima uang melalui Bank BPRS Sumenep sebesar Rp.100 juta untuk program kegiatan Rabat Beton di Desa Poteran.
“Saya menerima uang untuk pekerjaan Rabat Beton sebesar Rp.100 juta dari Bank BPRS Sumenep, namun setelah pencairan uang tersebut diminta oleh Holifi. Holifi itu adalah timnya Akis Jasuli anggota dewan DPRD Sumenep,” ungkapnya dikonfirmasi dikediamannya. Minggu (22/01/).
Aroma dugaan tindak pidana pemalsuan juga merembes pada Pokmas Makmur. Pasalnya Kepala Desa Poteran, Kismun, S.Pd.I., menyampaikan kepada dialektika.news bahwa selesainya pekerjaan Pokmas di atas tersebut pihaknya tidak tahu dan tidak pernah menandatangi.
“Kami tidak tahu bahwa di Desa Poteran ada pekerjaan Pokir DPRD Sumenep, sebab pengusulan Pokmas tersebut tahun 2021 yang notabene kami masih belum menjabat Kades. Sampai saat ini kami pun belum pernah menanda tangani di LPJ dua Pokmas tersebut,” ungkapnya dikonfirmasi melalui via selulernya. Sabtu (21/01).
Tim dialektika.news juga sempat investigasi, tinjau lokasi kegiatan pokmas tersebut. Dan makin menguat dugaan adanya penyimpangan, fisik kegiatan saat ini terpantau telah banyak mengalami kerusakan di sejumlah titik. Diduga kuat, kegiatan tersebut hanya dijadikan ajang bancakan oleh oknum-oknum pejabat anggota dewan yang tidak bertanggung jawab. (Ridhawi)
