Sumenep, dialektika.news – Status dan kinerja petugas yang disebut-sebut sebagai pengawas pupuk bersubsidi di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul munculnya pertanyaan mengenai kejelasan tugas, fungsi, serta kemungkinan adanya tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan.
Sorotan tersebut mengarah pada seorang oknum petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) bernama Deni. Berdasarkan informasi yang beredar, yang bersangkutan disebut berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dan diduga menjalankan tugas sebagai pengawas pupuk bersubsidi di Kecamatan Arjasa.
Namun, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp pada Sabtu (21/11/2026), Deni membantah bahwa dirinya merupakan petugas PPL. Ia mengaku hanya menjalankan tugas administrasi.
“Bukan, Pak. Bukan PPL saya, Pak. Administrasi saja saya, Pak,” ujar Deni.
Deni juga menegaskan bahwa dirinya bertugas di UPP Arjasa maupun Kangayan bukan sebagai petugas PPL, melainkan hanya tenaga administrasi.
Sementara itu, berdasarkan keterangan sejumlah narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, Deni disebut merupakan petugas PPL di Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep, dengan status tenaga paruh waktu.
Perbedaan keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kejelasan status dan tugas yang bersangkutan. (RID)







