Oleh: Hasyim Kh JASTRA (Direktur Jaringan Strategi Pemuda)
Opini, dialektika.news – Dugaan korupsi logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep bukan sekadar persoalan administrasi atau kesalahan teknis pengadaan. Ini menyangkut integritas lembaga penyelenggara pemilu, penggunaan uang negara, dan kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga demokrasi.
Pertanyaannya sederhana, tetapi mendasar: Jika benar terjadi penyimpangan dalam pengelolaan logistik pemilu, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah hanya pelaksana teknis, atau tanggung jawab itu juga harus ditelusuri hingga ke level pimpinan?
Jangan sampai persoalan yang seharusnya terang-benderang yang ditangani oleh kejaksaan negeri sumenep justru dibungkus dengan penjelasan administratif yang berbelit-belit, atau jawaban yang sering terdengar “masih dalam proses”. Sebab, uang yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu bukan milik pribadi, bukan milik kelompok, apalagi milik pejabat. Itu adalah uang negara yang bersumber dari rakyat dan wajib dipertanggungjawabkan secara transparan.
Publik tentu tidak sedang mencari kambing hitam. Publik sedang menuntut kejelasan.
Ketua KPU sebagai pimpinan lembaga tentu memiliki tanggung jawab kelembagaan dalam memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai aturan. Begitu pula jajaran sekretariat dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran maupun pengadaan barang dan jasa.
Lantas, jika muncul dugaan penyimpangan yang telah dalam tahap penyidikan, apakah cukup hanya memeriksa atau meminta keterangan pelaksana di lapangan? Apakah pimpinan/komisionernya telah diperiksa? Apakah seluruh proses pengadaan, distribusi, hingga pertanggungjawaban logistik telah dilakukan sesuai ketentuan?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan tuduhan, melainkan bentuk kontrol publik yang sah dan harus dijawab secara terbuka.
Jangan sampai jabatan hanya menjadi simbol kewenangan ketika mengambil keputusan, tetapi mendadak kehilangan makna ketika tanggung jawab harus dimintai.
Lebih jauh, masyarakat berhak mengetahui apakah terdapat ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan realisasi pengadaan dan kondisi barang di lapangan. Apakah harga, volume, kualitas, serta distribusi logistik telah sesuai dengan kontrak dan kebutuhan? Jika semuanya benar, mengapa tidak dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan ruang spekulasi?
Bukankah lembaga yang mengelola proses demokrasi seharusnya menjadi contoh dalam hal keterbukaan dan akuntabilitas?
Ironis jika masyarakat diminta menjaga kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu, sementara pertanyaan mengenai pengelolaan anggaran justru tidak mendapatkan jawaban yang memadai.
KPU bukan lembaga yang berdiri di atas kritik. Justru memiliki posisi strategis dalam demokrasi, KPU harus siap diawasi, dikritik, dan dimintai pertanggungjawaban. Tidak boleh ada kesan bahwa jabatan, kedudukan, atau kedekatan struktural menjadi benteng untuk menghindari pemeriksaan.
Aparat penegak hukum juga tidak boleh berhenti pada pemeriksaan formalitas. Jika terdapat indikasi penyimpangan yang telah didukung bukti awal, maka penelusuran harus dilakukan secara profesional, objektif, dan menyeluruh. Periksa seluruh pihak sesuai kewenangan, alur pengambilan keputusan, dokumen pengadaan, realisasi anggaran, hingga pertanggungjawabannya.
Jangan hanya tajam kepada pelaksana teknis, tetapi tumpul ketika menyentuh pihak yang memiliki kewenangan lebih besar. Sebab, prinsip keadilan mengharuskan setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang akan diperiksa atau siapa yang akan disebut dalam pemberitaan. Persoalan sesungguhnya adalah apakah pengelolaan uang negara telah dilakukan secara benar dan apakah ada pihak yang harus mempertanggungjawabkan dugaan penyimpangan tersebut.
Rakyat tidak membutuhkan retorika tentang integritas. Rakyat membutuhkan bukti nyata bahwa integritas itu benar-benar dijalankan.
Jika memang tidak ada penyimpangan, buka data dan buktikan. Jika ditemukan pelanggaran, ungkap siapa pun yang terlibat tanpa pandang jabatan. Jangan biarkan persoalan ini menguap hanya karena waktu, kekuasaan, atau kepentingan tertentu.
Sebab, ada satu pertanyaan yang patut direnungkan bersama:
Jika lembaga penyelenggara pemilu saja ada dugaan penyimpangan anggarannya, bagaimana masyarakat bisa diyakinkan bahwa amanah demokrasi benar-benar dijaga dengan integritas?
Demokrasi tidak boleh hanya bersih di atas kertas, tetapi keropos dalam praktik. Uang negara harus dipertanggungjawabkan, jabatan harus disertai tanggung jawab, dan hukum harus berdiri tanpa mengenal siapa yang sedang diperiksa.
Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton ketika demokrasi diselenggarakan, tetapi justru menjadi pihak yang dirugikan ketika uang negara dipertanyakan penggunaannya.
Catatan: Seluruh isi tulisan merupakan tanggungjawab penulis sepenuhnya




